-

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Selain itu, juga mengkaji tentang konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sifat penelitian preskriptif....

ABSTRAKPenelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo dan mengkaji hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo.Berdasarkan hasil penelitian dan...

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya Dan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015. Serta melakukan analisis mengenai implikasi Perda yang tidak...

AbstrakPenelitian ini mengkaji upaya pengembalian kerugian negara dari perkaratindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan kajian hukum kebijakan publik dan studi keefektivitasan hukum.Berdasarkan   jenisnya   penelitian   ini   merupakan   penelitian   problem solution, karena berusaha untuk menemukan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan konsep Zero waste di Kota Surakarta dan pengaturan sampah untuk mewujudkan konsep zero waste di Kota Surakarta.    Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif dengan...

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya di singkat BPD) dalam proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan untuk  menjelaskan faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan selektif keimigrasian dalam mewujudkan  politik hukum tenaga kerja asing di Indonesia terkait peraturan-peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, mengkaji pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dalam mendukung terwujudnya Politik Hukum Tenaga Kerja Asing Di...

Tulisan ini membahas tentang analisis politik hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Non-Legally Binding). Di mana di dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi dalam menyelesaikan perkara...

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peraturan Perundangundangan mengenai Perkebunan Provinsi Riau yang berada di bawah pengelolaan dinas teknis terkait yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam rangka pengolahan perkebunan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Peraturan...