Lingkungan hidup perlu dilindungi agar tidak mengalami pencemaran dan/atau kerusakan dengan sanksi administratif. Meski telah tersedia sanksinya, masih terdapat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sanksi tersebut sudah memenuhi kebutuhan hukum untuk...

AGUS TRI WIDODO, NIM S312008001, HARMONISASI PENGATURAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA GUNA KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH, Minat Studi Hukum Kebijakan Publik, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.Tesis ini mengkaji permasalahan tentang...

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyebab belum efektifnya pengaturan dalam pengelolaan perlintasan sebidang kereta api dan merumuskan pengaturan pengelolaan perlintasan sebidang kereta api yang ideal untuk mewujudkan keselamatan masyarakat dan transportasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode...

Energi panas bumi memiliki potensi yang besar, dapat memnuhi 1/3 kebutuhan energi nasional. Hal ini menjadikan panas bumi berperan penting bagi Indonesia untuk menghadapi climate change melalui transisi energi untuk mencapai target net zero emission. Target transisi energi EBT 31% pada tahun 2050 salah satunya bergantung pada kelangsungan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambangan galian C di Ngawi berdasarkan asas kearifan lokal yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap korban kerusakan lingkungan dari penambangan Galian C ilegal di Ngawi. Metode penelitian yang digunakan dalam...

Ana Aniza Karunia. 2023. S312202001. PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. Tesis. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan dan merumuskan pengaturan yang ideal mengenai perlindungan hukum...

Keadilan melalui penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang responsif masih menjadi catatan bagi institusi hukum di Indonesia. Penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di Banyuwangi 1998 yang mengalami stagnasi perkara dari institusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang menilai belum...

Dewasa ini, pembangunan banyak menyita lahan pertanahan untuk difungsikan di berbagai sektor yang berpotensi mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama di kota-kota besar. Penyebab susutnya lahan pertanian secara progresif adalah akibat dari meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) terus...

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui batasan batasan normative bagi seorang hakim untuk mengesampingkan asas nemo judex in causa sua. Kedua untuk mengetahui mengapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat tentang pelanggaran asas nemo judex berkaitan dengan kebebasan hakim. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, disusun dengan pendekatan...

ABSTRAKHani Puspitaningsih. S311902002. 2023.  “DESAIN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) BERBASIS KONSEP DESENTRALISASI ASIMETRIS UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI INDONESIA”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini menganalisis alasan-alasan yang mendasari perlunya pemberlakuan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan...