Tuti Widyaningrum. S310409027. 2011. Pendekatan Konseptual dan Implikasi Normatif Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan dan pendekatan yang mendasari Mahkamah Konstitusi...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya...

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan alasan disusunnya kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen dalam bentuk Otonomi Seluas-luasnya, Otonomi Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus ditinjau dari politik hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif...

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam menetapkan status perwalian anak pada perkara perceraian apakah telah sesuai dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang ditemui hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam menetapkan perwalian anak dalam...

Penelitian ini untuk mengkaji secara yuridis berdasarkan UUD 1945, UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU No.32 Tahun 2004 dan diperbaruhi dengan UU No.12 Tahun 2008) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO.41/PHPU.D-VI/2008 tentang pemilihan kepala daerah ulang di Jawa Timur. Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang penerapan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Di samping itu untuk menganalisis kendala-kendala hukum yang muncul. Penelitian ini termasuk jenis...

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang Implementasi Peraturan Walikota terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, dalam hal ini penerapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A tahun 2009 terhadap penyelenggaraan Musrenbang di Kota Surakarta. Di samping itu untuk menganalisis kendala-kendala hukum yang muncul serta...

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Gangguan di Kabupaten Karanganyar dengan asas otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dan untuk mengetahui penyebab permohonan ijin retribusi tidak mendapatkan persetujuan dan surat kepemilikan ijin...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya laporan pertanggung jawaban oleh partai politik di Kota Salatiga dan tindakan apa yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam mengatasi hal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non doktrinal dengan...

Pola pembangunan di era otonomi harus berwawasan lingkungan dimana pengelolaan hutan harus diperbaiki dari eksploitasi yang berlebihan. Penyalahgunaan fungsi lahan didukung dengan tekanan ekonomi masyarakat menyebabkan pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi...