Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena memberikankewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebutberakibat terhadap sikap moral dan kompetensi management pemerintah. Politikhukum adalah kebijakan, situasi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.Pembalikan beban pembuktian untuk mengakses uang dan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan administrasi kependudukan di Indonesia,  menemukan politik hukum yang terkandung dalam pengaturan administrasi kependudukan dalam memberikan pemenuhan hak penduduk, serta menemukan pengaturan teknis yang seharusnya dibentuk guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak...

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.Berawal dari konsep hukum ketiga yakni hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim in concreto dan...

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Hakim Dalam Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan melakukan pengujian terhadap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara menggunakan teori pengujian....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pembayaran gantirugi terhadap tanah kas desa di wilayah Kabupaten Sragen yang terkena proyek pengadaantanah untuk jalan Tol Solo-Mantingan dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yangdihadapi serta upaya penyelesaian pembayaran ganti rugi terhadap tanah kas desa...

Dika Yudanto. S311308003, 2015, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Hakim Dalam Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini menganalisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang...

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, dan alternatif solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi hambatan yang ada.Penelitian dalam...

ABSTRACTThis study was to determine the judicial review legislation and competenceinstitution conducting judicial review of the legislation in the Homeland. Thisstudy uses normative law research, are Explorative. Research materials includeprimary and secondary source material. Collecting data through officialdocuments, books, law, literature...

Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi wakil presiden serta hubungan hukum dengan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan pemikiran tentang penguatan peran dan fungsi wakil presiden dalam suatu lembaga kepresidenan guna menciptakan sistem presidensial...

Dari hasil kajian ini diperoleh hasil Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh : (1) Struktur organisasi penanggulangan HIV dan AIDS dari atas sampai bawah sudah terbentuk dengan baik tetapi...