Arvita Fajar Sholecha, S312208004, SINKRONISASI PENGATURAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DITINJAU DARI POLITIK HUKUM PERTANAHAN GUNA MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGANTesis: Pengaturan terkait LSD terdapat kesenggangan dan ketidaksinkronan, sehingga menyebabkan pudarnya asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, jika suatu aturan tidak memenuhi asas-asas...

<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi wartawan dari tindakan kekerasan, dan untuk menganalisis konsep ideal perlindungan hak keadilan bagi wartawan agar tidak mengalami kekerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum...

Perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang berhasil mampu memperkuat keuangan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah salah satunya dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan memberikan dukungan nyata bagi pemerintah daerah. Maka dari itu dibutuhkan kreativitas dari masing – masing daerah dalam memberdayakan para pelaku UMKM, sehingga...

Kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan tunawisma masih terbilang minim, tidak optimal dan pengaplikasiannya berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam pelayanan dan penanganan terhadap tunawisma. Masalah tunawisma di Indonesia juga berkaitan erat dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan...

tidak tersedia abstrak

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hak konstitusional partai politik terhadap sistem <em>presidensial threshold</em> dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Untuk merumuskan rekonstruksi sistem <em>presidensial...

<p><strong>Agung Wibawa</strong><strong>, </strong><strong>S311908001</strong><strong>, 20</strong><strong>23</strong><strong>, </strong><strong>VALIDITAS KEBIJAKAN DIGITALISASI PENETAPAN BIDANG...

Perubahan terhadap UU HKPD secara signifikan memberikan dampak pada adanya perubahan pola pembentukan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagai sebuah bentuk pembaharuan hukum, pemerintah mengamanatkan agar pemerintah daerah segera melakukan sinkronisasi Perda PDRD agar dapat mendukung iklim investasi, pembangunan nasional dan...

<p>Naditya Kusumaningrum Erdiawati, NIM S312008010, 2023, PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM MEMBERIKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI BAGI PARA PELAKU USAHA, Minat Studi Hukum Kebijakan Publik, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.</p><p>Tesis ini...

<p>Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat terhadap <br>Kebijakan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Pemotongan <br>Hewan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Otonomi Daerah Memberikan <br>kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan...