<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik tindak pidana lingkungan hidup dengan pelaku korporasi sebagai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengetahui kemungkinan penerapan pendekatan restorative justice dalam penegakan tindak pidana lingkungan dengan pelaku...

<p>ABSTRAK</p><p>N.G.A.N Ajeng Saraswati, S332008007, 2024, DIALEKTIKA PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DI INDONESIA: URGENSI PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA KORUPSI DI DAERAH. Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas...

<p>Permasalahan limbah merupakan salah satu pencemaran lingkungan hidup yang masih belum tertangani dengan baik hingga saat ini. Dunia aktivis lingkungan kembali menelan pil pahit berkaitan dengan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kasus pencemaran...

<p>Keadilan restoratif sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban baik secara formil maupun materiil. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis merupakan metode penulisan normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (<em>conseptual...

<p>ABSTRAK<br>Erlinda Yulia Purnomo, Sulistyanta, S331908003, 2023, Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana<br>Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta<br>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Perlindungan Advokat...

Penelitian ini mengapa eksistensi advokat pada era multibar belum mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, serta solusi agar dapat memenuhi unsur keadilan bagi pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan...

<p><strong>ABSTRAK</strong></p><p><strong>Matthew Marcellinno Gunawan. S332208010. 2024. “</strong><strong>MODEL PENCEGAHAN POTENSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN BERBASIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023...

Penelitian ini mempertanyakan STR Kabareskrim Nomor 206/VII/2016 termasuk Diskresi Kepolisian dan kedudukannya dalam sistem hirarki perundang-undangan, selanjutnya penelitian, ini juga mempertanyakan STR Kabareskrim Nomor 206/VII/2016 dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan...

Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban argumentasi mengapa penghitungan kerugian BUMN belum diatur sebagai kerugian negara sehingga pemberantasan korupsi kurang efektif dan merumuskan konstruksi pengaturan penghitungan kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi.Penelitian ini sosiolegal...

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Hak Asasi Manusia serta mengetahui konstruksi ideal formulasi penjatuhan sanksi pidana...