ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang penerapan perluasan objek praperadilan  penetapan tersangka pasca putusan Mk No 21/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif keadilan dan kepastian hukum melalui putusan praperadilan.Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis berbagai putusan praperadilan setelah putusan MK...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan besaran uang pengganti   dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dan juga untuk mengetahui dalam menentukan besaran uang pengganti pada kasus korupsi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Penelitian ini merupakan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dan batasan-batasan korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana dan bukan menjadi tanggung jawab pengurus.Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dalam sifat penelitian...

Penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang luar biasa berbahaya, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, dan walaupun kerugian itu timbul tanpa adanya kesalahan....

Polisi memiliki kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri yang disebut sebagai kewenangan diskresi. Di dalam penerapannya dilapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat kepada tersangka. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyergapan....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan...

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi faktorfaktor yang menyebabkan tidak efektifnya laporan  harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan tindak pidana...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa peran penyidik lingkungan hidup belum optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (6) UUPPLH serta upaya yang seharusnya dilakukan agar peran PPNS dapat optimal. Peran PPNS hanya sebatas administrasi saja. Jika melihat di dalam ketentuan Pasal 94 ayat...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dimasukkannya rechterlijk pardon ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan penyesuaian penerapan rechterlijk pardon ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan aborsi di Indonesia dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan teknisnya yang selalu mengalami perkembangan sejak Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sampai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi Atas...