Penelitian ini mengkaji kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan khususnya terhadap penyelewengan atau korupsi pungutan pajak bumi dan bangunan serta penentuan apakah hasil pungutan pajak bumi dan bangunan yang belum disetor ke Bank / kas negara sudah termasuk keuangan negara. Berdasarkan jenisnya...

ABSTRAKPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mengkaji,  dan  menganalisis faktor-faktor   penyebab   belum   optimalnya   pembuktian  terbalik   dalam   tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana korupsi dalam upaya...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapansanksi pidana dalam kasus     Putusan     Mahkamah     Agung     Republik IndonesiaNomor     2117 K/Pid.Sus/2015berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, serta sanksi pidana yang...

AbstrakKasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian pihak. Namun ditengah gegap gempita penanganan kasus korupsi justru di Kejaksaan banyak terpidana kasus korupsi yang tidak segera dieksekusi oleh Jaksa. Jaksa berdalih mereka baru menerima petikan putusan dan terdakwa menolak di eksekusi dengan dasar petikan putusan. Disisi...

Penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi dalam penyelesaian kredit macet pada perbankan BUMN dan penerapanhukum yang seharusnya dalam penyelesaian kasus kredit macet dalam Putusan No.03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG pada PD BKK Eromoko Wonogiri sebagai BadanUsaha Milik Daerah. Penelitian ini adalah penelitian...

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pidana kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Secara medis kebiri kimiawi hanya berfungsi untuk menekan dorongan fisiologis (hormonal) terhadap seks. Sementara pedofilia itu bukan dilakukan untuk sekedar pemuasaan dorongan fisiologis tersebut, sebab dorongan fisiologis atau sering disebut dengan libido...

ABSTRAKPenelitian ini meneliti mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Gugatan perdata merupakan upaya lanjutan pasca melalui instrument pidana pengembalian kerugian keuangan Negara tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara.Penelitian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar dalam penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar dan hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian...

Penulisan tesis ini merumuskan masalah mengenai: Apakah sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi menghilangkan Hak Asasi Manusia? Dan Bagaimana implementasi sistem pembuktian terbalik pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1252/Pid.B/2010 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?.Penelitian ini mendasarkan pada jenis...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terhadap plaku tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.04/Pid.sus/2012 Tertanggal 26 Januari 2012 serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai upaya...