ABSTRAKPenelitian ini mengkaji kewenangan jaksa khususnya dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi mengkerucut pada tindakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Yang Telah menghitung sendiri Kerugian Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai Kasus Pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter di...

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi suatu negara, karena bukan hanya dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar jumlahnya, namun juga merusak nilai moral dan masa depan suatu bangsa. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, artinya tindak pidana ini harus diawali terlebih dahulu dengan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Sragen, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian non doktrinal dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ketiga, yaitu hukum adalah apa...

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Sragen, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian non doktrinal dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ketiga, yaitu hukum adalah apa yang...

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang).Tesis : Program Studi Magister...

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang).Tesis : Program Studi Magister...

ABSTRAKTesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, memberikan...

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan danhambatan dalam penuntutan perkara pemalsuan uang yang didasarkan pada Surat EdaranJaksa Agung Nomor SE - 013 / A/ JA/ 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Umum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan sistemperadilan pidana yang transparan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa fungsionalisasi hukum pidana dalamupaya penanggulangan tindak pidana penebangan liar di kawasan Taman Nasional Gunung GedePangrango belum optimal, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang seharusnya dilakukanuntuk menanggulangi tindak pidana penebangan liar di kawasan Taman Nasional Gunung...