Pembatalan penetapan pengangkatan anak memberikan konsekuensi hukum terhadap pemberian hibah kepada anak angkat. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi yang bertujuan (1) untuk mengetahui implikasi dari putusan pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat (2) untuk mengetahui...

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan...

This study aims to conduct an analysis of the write-off and its legality of the Electronic Mortgage Right (HT-el) carried out by the Debtor based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services. This research is a...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemegang hak atas tanah dan upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pasca konflik sosial.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal menggabungkan antara aspek normatif dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan...

Pendaftaran tanah adalah salah satu kegiatan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia, pendaftaran tanah tersebut salah satunya dilakukan melalui program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disebut PTSL. Tujuan diadakannya PTSL adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan...

Deviana Sari. Nim S352102003, 2023. Kedudukan Hak Waris Anak Sumbang Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Berdasarkan Hukum Positif (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms).Perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan. Penelitian ini bertujuan untuk...

Masyarakat adat di Bali menata kehidupan sedemikian rupa untuk menciptakan kerukunan, salah satu hal yang diatur adalah tanah Pelaba Pura yang digunakan untuk tempat upacara dan berkebun, namun dalam penerapannya masih banyak terjadi konflik antara desa dan masyarakat itu sendiri akibat hukum positif yang belum banyak mengatur tentang Tanah Pelaba...

ABSTRAKAyu Karisa Fania Aristiawati, S352102018, Perlindungan Hukum Dan Pertanggung Jawaban Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melakukan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum dan pertanggung jawaban...

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kekuatan hukum akta risalah lelang atas pelaksanaan lelang secara elektronik oleh Notaris selaku Pejabat Lelang Kelas II, apabila pemenang lelang melakukan wanprestasi, dan untuk menganalisis idealitas pengaturan kekuatan hukum pembuktian akta risalah lelang secara elektronik yang dibuat oleh...