Penelitian ini bertujuan menggagas penafsiran baru dan teori baru terhadap sumber daya ekonomi digital yang harus dikuasai negara karena selama ini konstitusi Indonesia hanya membatasi penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan belum mengatur sumber daya ekonomi digital. Padahal, kekayaan Indonesia di ruang digital sangat besar seperti...

Iwan Hertanto, T312202014, Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Pancasila. Promotor: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. Co-Promotor: Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,...

Pemilu anggota DPR-DPRD di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Namun Saat ini calon anggota DPR-DPRD belum mendapatkan jaminan Access to justice secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kondisi ini mengakibatkan calon anggota DPR-DPRD mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum untuk memulihkan haknya ketika...

<p class="MsoNormal" align="center" xss=removed><b><span xss=removed>ABSTRAK<o></o></span></b></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Atikah Mardhiya...

Syamsuddin. Promotor: Hartiwiningsih, Co. Promotor, Muhammad Rustamaji, 2024, Konstruksi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Perluasan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Telaah Konsepsi Dan Kriteria the Living Law)Penelitian disertasi ini bermula dari adanya kebijakan perluasan asas legalitas dalam UU Nomor 1 Tahun...

Zuhrah, 2024, Rekonstruksi Perlindungan Hak Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Yang Berkeadilan Pancasila. Promotor: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Co Promotor: Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M. Si., Ph. D. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,...

Kondisi pemerataan akses di Indonesia masih dalam tahap perjuangan menghadirkan akses layanan internet, sementara hal tersebut sudah menjadi bagian kebutuhan dasar dan menentukan daya saing Bangsa. Hingga saat ini, belum ada satu pun ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelindungan hak bagi warga negara untuk memperoleh akses...

ABSTRAK Siti Fatimah. NIM T312102012. Promotor: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., co-Promotor: Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., 2024. Jaminan Kepastian Hukum atas Kemerdekaan dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Era Konvergensi Media. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan...

Joko Suhendro, 2024, Rechtsverwerking Sebagai Instrumen Perolehan Tanah Bagi Masyarakat Pada Kawasan Permukiman Kumuh untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.       Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar...

Dwi Edi Wibowo T311808003, Model Pengaturan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Keadilan Ekologis Di Desa Sekitar Kawasan Candi Borobudur. Industri pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pembangunan daerah, penyerapan modal, pengembangan tenaga kerja, dan pertumbuhan dunia...