Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara melainkan merupakan bagian dari wilayah adat menjadi bentuk penghapusan negaraisasi yang dapat dianggap sebagai sumber penyangkalan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999...

Peradaban yang ditandai hadirnya Teknologi Artificial Intelligence telah nyata membawa kemudahan bagi manusia sekaligus resiko berbahaya secara bersamaan. Pedoman etika Artificial Intelligence Indonesia memberi arah bahwa teknologi Artificial Intelligence tidak boleh dimatikan namun didampingi dengan regulasi yang mendukung. Hukum berperan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan diversi dan menyusun konsep reformulasi pengaturan diversi bagi penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual oleh Anak untuk mewujudkan keadilan berdasar Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual...

ABSTRAKHenry Indraguna NIM T312008007. Judul Desertasi: Membangun Model Pelaksanaan Pemilu Legislatif Guna Mewujudkan Aanggota Legislatif Yang Berkarakter Pancasila. Promotor Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. Dan Co- Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum...

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai eksistensi regulasi dibidang perlindungan varietas tanaman dalam hal mewujudkan hak-hak petani yang berkeadilan. Merumuskan model regulasi hasil dari proses harmonisasi hukum UU PVT dan UU SBPB yang saat ini belum mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak petani atas benih.Penulis...

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan penemuan hukum hakim agung dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bersifat doktrinal, sumber hukumnya undang-undang, putusan hakim dan doktrin. Menggunakan pendekatan: perundang-undangan, konstitusi, kasus,...

Tujuan penyelenggaraan rumah susun menurut UU Nomor 20 Tahun 2011 antara lain untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan kepastian serta keadilan. Namun dalam implementasinya, masih menimbulkan persoalan-persoalan hukum, dalam hal ini khususnya mengenai...

Disertasi menjawab alasan pidana finansial bagi pelaku korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara selama ini belum diformulasikan secara baik dalam peraturan perundang-perundangan di Indonesia dan perumusan konsep yang orisinal tentang pidana finansial berbasis restorative justice bagi pelaku korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian...

Penanganan pengungsi internasional telah menjadi permasalahan global, tidak terkecuali di Kawasan Asia Tenggara. Gelombang pengungsi memberikan beban tersendiri bagi negara-negara di Asia Tenggara yang masih tergolong negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip shared responsibility untuk diterapkan sebagai prinsip...

Dalam perkembangan sistem hukum pidana anak, pendekatan restorative justice merupakansemangat dan ruh di dalam pelaksanaan Diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restorative justice memuat 3 (tiga) pilar utama dalampelaksanaannya yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Untuk memastikan ketiga pilar...