Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penggunaan diskresi hakim dalam menafsirkan norma hukum pada perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama serta menilai keterkaitannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman konstitusional dan fungsional dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan diajukannya premis mayor lalu pengajuan premis minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penetapan nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr, hakim menggunakan diskresi melalui penafsiran terhadap norma hukum agama dan administrasi kependudukan yang tidak selaras dengan ketentuan hukum positif dan pedoman yudisial yang berlaku, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, penggunaan diskresi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip independensi kehakiman secara konstitusional dan fungsional karena mengabaikan kewajiban hakim untuk menjaga kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pencatatan perkawinan beda agama.