Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berperan sebagai lembaga penjamin yang memberikan perlindungan kepada bank penyalur atas risiko gagal bayar debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur pengajuan klaim penjaminan KUR di PT Askrindo Kantor Cabang Surakarta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan selama masa magang di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan klaim KUR BRI telah dilaksanakan melalui mekanisme host to host yang mengintegrasikan sistem bank penyalur dengan sistem Askrindo, dengan analisis kelayakan klaim dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) melalui mekanisme berjenjang analis, checker, dan approver. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah SDM analis klaim, lambatnya pemenuhan dokumen oleh bank mitra, ketidaksesuaian kondisi kredit dengan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) KUR, serta gangguan teknis pada sistem TI. Solusi yang direkomendasikan mencakup penambahan dan pengembangan kompetensi SDM analis, strategi komunikasi multi-saluran, perbaikan sistem teknologi informasi secara berkelanjutan, serta peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi regulasi kepada bank mitra. Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat, klaim penjaminan, Askrindo, prinsip 5T, implementasi kebijakan