PPJB, Apartemen, Kepastian, Perlindungan, Pailit
Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli merupakan kehendak para pihak yang
dibuat oleh notaris akan tetapi jika salah satu pihak dinyatakan pailit oleh
pengadilan yaitu developer sebagai penjual memposisikan ketidakpastian konsumen
pemilik PPJB lunas dan tidak lunas untuk memperoleh haknya. Mengacu pada undang-undang
kepailitan pada Pasal 37 ayat...
Selvia Namira Ahmad
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Kedudukan Surat Pernyataan Tanah, Kekuatan Sertifikat, Putusan Pengadilan
<!--[if gte mso 9]><xml>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
Normal
0
false
false
false
EN-ID
ZH-CN
TH...
Arrum Chairunisa
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Perlindungan Data Pribadi, PKPU, SLIK OJK
<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan
SLIK OJK sebagai alat bukti dalam permohonan PKPU dan perlindungan hukum data
pribadi dalam penggunaan SLIK OJK sebagai alat bukti pada...
Ridwan Setyadarma
Skripsi
Surakarta -Fak. Hukum-2025
Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Bantul
<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (untuk selanjutnya disebut dengan Perja 15/2020) mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dengan berupaya...
Dicky Dharmawan S
Tesis
surakarta-Fak. Hukum-2025
Mediator Dinas Tenaga Kerja, Perlindungan Hak Pekerja, PHK
Azhari Anggita Febriani. 2024. E0020098. PERAN MEDIATOR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Penulisan Hukum (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam melindungi hak-hak pekerja...
Azhari Anggita Febriani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Reformulasi, Tapera, MLT, Kepastian Hukum, Perumahan
Permasalahan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan utama, terutama dalam akses terhadap
pembiayaan yang berkelanjutan dan terjangkau. Pemerintah telah menginisiasi program Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk mendukung kepemilikan
rumah bagi pekerja formal dan informal. Namun, disharmoni...
Djalu Pamungkas
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian Online, UU ITE, Hukum Pidana
<p xss=removed><b>ABSTRAK
Bernardus Alessandro Imantaka. 2025. PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM...
Bernardus Alessandro Imantaka
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Penipuan Online, Phishing, E-Commerce, Hukum Pidana
...
Halda Septiana Purwinarto
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Putusan Nihil, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepastian Hukum, Keadilan.
<p>Fauzia Awaludin, 2025, S332202003. Analisis Putusan Nihil Terhadap
</p><p>Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Berdasarkan Asas
</p><p>Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Putusan...
Fauzia Awaludin
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Berkeadilan, Kreditor Konkuren, Perdamaian, PKPU
<p>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme
hukum yang memberikan kesempatan bagi kreditor maupun debitor untuk
mengajukan rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Dalam proses
PKPU, kreditor memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perdamaian....
Brigita Natalia Rose Santi
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
