Keberlakuan kebijakan syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selalu menjadi perdebatan, bahkan sejak kebijakan tersebut pertama kali diundangkan dalam Pasal 5 ayat (4) UUD RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. MKRI telah melahirkan putusan yang final dan mengikat atas kebijakan tersebut yang...

<!--[if gte mso 9]><xml> 15.00 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN ZH-CN AR-SA...

Bioplastik membutuhkan identitasnya sendiri untuk membedakannya dari plastik konvensional. Imperfection pada permukaan material bioplastik yang dihasilkan dari fiber/grain yang terdistribusi secara acak dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan estetika yang menekankan pada aspek perseptual dan makna. Penelitian ini bertujuan mengembangkan komposit...

Tidak jarang keterangan palsu tidak terhindarkan karena ketidakjujuran klien dalam memberikan keterangan kepada Notaris, hal ini tentu dapat menimbulkan akibat pidana maupun perdata apabila keterangan palsu tersebut dimuat dalam akta, namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika Notaris telah pensiun dan/atau memberikan kewenangan...

<p> ...

<p class="MsoNormal" xss=removed><a name="_Hlk177556354"><span lang="IN" xss=removed>Rhinie Uphita Ridwan. S532208031. 2024<b>. </b></span></a><b><span...

<p> </p><div class="page" title="Page 7"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span xss=removed>Gege Noby Priohananto...

<p>Ardiyansyah Mega Sejati. S012308001. 2024. Pengembangan Batik Tulis Lasem Menggunakan Trend Forecasting Sebagai Inovasi Motif. Tesis S-2 (Minat Penciptaan Seni), Program Studi Magister Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas...

<div xss="removed" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui media pembelajaran materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Sekolah Menengah Kejuruan Surakarta; 2) Mengembangkan media pembelajaran K3 Apps dalam meningkatkan kesadaran pada Kesehatan dan Keselamatan...

Aspek keadilan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) menjadi hal sangat penting apabila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya kehutanan serta distribusi manfaat kehutanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Perhutanan Sosial dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat setempat dan Masyarakat Hukum...