-
Pemerintah Kota Surakarta telah berkomitmen untuk memberikan perhatiannya pada penyandang disabilitas dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Guna mewujudkan kesetaraan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Surakarta menyediakan formasi khusus bagi penyandang...
Firda Ayu Juniar
Skripsi
Surakarta-Fak. ISIP-2021
Rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Madiun terkait kepemilikan akta kematian mendorong pemerintah Kota Madiun menciptakan sebuah inovasi pelayanan akta kematian yaitu Lempeng Gapit atau lebih dikenal sebagai Layanan Sehari Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Petugas Antar Sampai di Tempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui...
Wyke Santika Dewi
Skripsi
Surakarta-F. Ilmu Sosial dan politik-2021
Pengembangan Potensi Desa Cemoro sebagai desa wisata berbasis masyarakat dan budaya terdapat kendala yang membuat proses pengembangan desa wisata belum berjalan maksimal seperti, minimnya koordinasi antara Pokdarwis dengan pemerintah Desa Cemoro dan Dinas terkait, masih minimnya sarana dan prasaran pendukung pengembangan desa wisata serta...
Wahyu Fajar Herdiyono
Skripsi
Surakarta-F. Ilmu Sosial dan politik-2021
KUALITAS PELAYANAN, UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN
Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) sebagai lembaga perlindungan anak untuk menangani kasus permasalahan kesejahteraan sosial anak yang berfokus pada pencegahan, pengurangan resiko dan penangan terhadap masalah anak guna mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta. Namun PLKSAI masih menghadapi beberapa...
Siti Khodijah
Skripsi
Surakarta-FISIP-2021
AKUNTABILITAS HUKUM DAN KEJUJURAN, AKUNTABILITAS MANAJERIAL, AKUNTABILITAS FINANSIAL, PELAYANAN KTP-EL
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam pelayanan KTP-el. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer melaui wawancara dan sumber data sekunder melalui dokumen terkait. Metode penarikan sampel...
Natalia M. Tambunan
Skripsi
Surakarta-FISIP-2021
KUALITAS PELAYANAN, UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN
Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) sebagai lembaga perlindungan anak untuk menangani kasus permasalahan kesejahteraan sosial anak yang berfokus pada pencegahan, pengurangan resiko dan penangan terhadap masalah anak guna mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta. Namun PLKSAI masih menghadapi beberapa...
Siti Khadijah
Skripsi
Surakarta-FISIP-2021
KEBIJAKAN PUBLIK, EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK, RENOVASI, DAMPAK SOSIAL, DAMPAK EKONOMI
Kondisi Pasar Gorang Gareng yang buruk menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan renovasi Pasar Gorang Gareng Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kondisi sosial dan ekonomi para pedagang setelah pelaksanaan kebijakan renovasi Pasar Gorang Gareng Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif...
Gemilang Vino Cahya Prakasa
Skripsi
Surakarta-FISIP-2021
INOVASI, OSS, PERIZINAN BERUSAHA
Implementasi Online Single Submission merupakan sebuah ide inovasi dalam upaya perbaikan sistem pelayanan perizinan berusaha di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dan teknologi yang diawasi langsung oleh BKPM dan Lembaga OSS sebagai pelaksana di tingkat pusat. DPMPTSP Kota Surakarta sebagai salah satu pelaksana di tingkat...
Alifa Radwidya Edy Pramesti
Skripsi
Surakarta-FISIP-2020
EVALUASI DAMPAK, KEBIJAKAN, FLYOVER
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak yang diharapkan dan tidak terduga dari kebijakan pembangunan jembatan layang Manahan Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan yang...
Ade Saskia Putri
Skripsi
Surakarta-FISIP-2021
PEMBERDAYAAN, COMMUNITY GOVERNANCE, DIFABEL KABUPATEN, BOYOLALI
Difabel seringkali dianggap sebagai kendala untuk mengakses pembangunan sehingga dibutuhkan pemberdayaan dalam arti sempit: kedermawanan, dan bukan pada pemenuhan hak-hak dasar kelompok difabel. Segala bentuk keterbatasan fisik membuat kebanyakan masyarakat berpikiran bahwa kelompok difabel tidak mampu melakukan pekerjaan orang-orang normal....
Fauzie Dhimas Saputra
Skripsi
Surakarta-FISIP-2021