Institutional Repository UNS

PERKARA ANAK

Pemeriksaan Perkara Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Masa Transisi dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 538/PID.SUS-ANAK/2014/PN.DPS)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemeriksaanperkara tindak pidana narkotika oleh anak dengan ketentuan yang ada dalamUndang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan ...

Julia Rani

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2016

PERJANJIAN

Implementasi Pemberian Ganti Kerugian Layanan Paket di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Surakarta Ditinjau dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian gantikerugian di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Surakarta ditinjau dariUU Pos dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul dariimplementasi pemberian ganti kerugian di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)Cabang Surakarta.Metode penelitian yang...

Yusuf Bintang Syaifinuha

Skripsi

Surakarta-F.Hukum-2016

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM

Argumentasi Terdakwa Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Atas Dasar Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469k/Pid.Sus/2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui mengenai kesesuaian kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim sebagai dasar terdakwa...

Surya Mahendra Sutedja

Skripsi

Surakarta-Fakultas Hukum-2016

HAK GUNA BANGUNAN

Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik di Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAKFEBRI EKA PRADANA, E0010144, 2015, PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kabupaten Sukoharjo dan apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam peningkatan hak atas...

Febri Eka Pradana

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2016

UNBUNDLING

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/Puu-Vii/2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Pemisahan (Unbundling) Perusahaan Gas Negara Guna Mencapai Pemenuhan Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Pemisahaan (Unbundling) kegiatan usaha niaga dan pengankutan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial serta kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang...

Sonia Noeravita

Skripsi

Surakarta-Fak. Hukum-2016

PERATURAN DAERAH

Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang Partisipatif

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui hambatan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.Penelitian ini...

Deni Rismawan

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2016

PERSAINGAN USAHA

Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelanggaran hukum persaingan usaha yang terjadi dalam tender pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo serta untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 16/KPPU-L/2014 tentang...

Apectriyas Zihaningrum

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2016

SINKRONISASI

Sinkronisasi Pengaturan Bentuk Badan Hukum dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Bentuk Badan Hukum Ideal Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis taraf sinkronisasi pengaturan bentuk badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), serta menganalisis...

Ikhsan Assegaf Anshori

Skripsi

Surakarta-Fak. Hukum-2016

SAHAM

Analisis Tanggung Jawab Perseroan dalam Pelaksanaan Backdoor Listing di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

ABSTRAKKajian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedurbackdoor listing yang dilakukan oleh perusahaan tertutup terhadap perusahaanterbuka di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab perseroan terbuka dalampelaksanaan backdoor listing di Indonesia kaitannya terhadap pemenuhanperlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas....

Anisa Dwi Wulandari

Skripsi

Surakarta-F.Hukum-2016

kasasi

Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Facti Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan (1) mengetahui Alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan pasa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380...

Yusila Krishna Pratama

Skripsi

Surakarta-FH-2016

Daftar Dokumen Prodi ( Ilmu Hukum )

Pemeriksaan Perkara Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Masa Transisi dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 538/PID.SUS-ANAK/2014/PN.DPS)

Implementasi Pemberian Ganti Kerugian Layanan Paket di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Surakarta Ditinjau dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Argumentasi Terdakwa Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Atas Dasar Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469k/Pid.Sus/2014)

Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik di Kabupaten Sukoharjo

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/Puu-Vii/2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Pemisahan (Unbundling) Perusahaan Gas Negara Guna Mencapai Pemenuhan Kesejahteraan Sosial.

Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang Partisipatif

Sinkronisasi Pengaturan Bentuk Badan Hukum dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Bentuk Badan Hukum Ideal Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Analisis Tanggung Jawab Perseroan dalam Pelaksanaan Backdoor Listing di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Facti Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015)

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Fakultas