ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem perdagangan berjangka menurut Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan memahami hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perdagangan berjangka. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis...

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keppres No. 61 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Kabupaten Sragen, apakah sudah memenuhi prosedur atau belum dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam...

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan hukum dalam proses pembangunan perumahan swasta (Puri Mandiri) antara developer/pengembang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu kewajiban administrasi beserta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah maupun developer dan hubungan hukum antara...

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengamanan terhadap pulau-pulau terluar wilayah Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam mengamankan pulau-pulau tersebut serta cara apa...

ABSTRAK Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan layanan phone banking ditinjau dari perspektif hukum perjanjian termasuk di dalamnya definisi layanan phone banking dan cara penggunaannya bagi nasabah, penggunaan layanan phone banking dilihat dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan serta syarat yang digunakan oleh hakim dalam menangguhkan penahanan dengan jaminan. Penelitian ini menggunakan...

ABSTRAK Penelitian ini mengungkapkan peran Badan Perwakilan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa. Peran ini termuat dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga menjadi dasar pembentukan Badan Perwakilan Desa, maupun dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang...