<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="IN" xss=removed>YUSUF ABDUL KARIM, BURHANUDIN HARAHAP, HARI PURWADI, 2025....

ABSTRAK TANIA RAHMA SAFIRA, NIM S352302046, TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Gto), Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2025. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai...

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli rumah dalam perjanjian jual beli menggunakan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ketika mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh developer. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian...

<span class="selectable-text copyable-text xkrh14z" xss=removed>Pembangunan untuk kepentingan umum dapat merugikan kepentingan pemegang hak atas banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan tanah. Dimana hal tersebut sebagai sarana untuk memperoleh tanah yang akan dilakukan pembangunan dengan...

Hendra Wasaraka, 2025, S352308021, VALIDITAS KEPUTUSAN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT MENGENAI PEMBATALAN SERTIPIKAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI NOMOR 42/Pdt.G/2021/Mnk (Studi Kasus Nomor: 136/SK-92.MP.02.03/IX/2023). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.            Penelitian...

<p xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam pembuktian di pengadilan. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-ID" xss=removed>Penelitian...

<p> </p><div class="page" title="Page 10"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p xss=removed><span...

ABSTRAK AULA DWITASARI. NIM. S352302016. PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH ATAS HAK PERALIHAN STATUS TANAH PASCA TERBITNYA KEBIJAKAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DI KABUPATEN REMBANG. 2025. Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Kebijakan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan bagian...

<p> ...