KEPALA DESA, ANGGOTA PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN MEMBANTU PELAKSANAAN PTSL
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan kepala desa menjadi anggota panitia ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Penelitian ini sekaligus juga menganalisis fungsi Kepala Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selaku anggota panitia ajudikasi dalam membantu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap...
Fatmawati Cahyaningtyas
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2018
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR, PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR, TANAH TERLANTAR
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mengkajimengenai 1)alasan-alasan tidak dilaksanakannya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar terhadap tanah yang sudah nyata-nyata ditelantarkan oleh Pemegang Hak dan mengetahui, 2)menganalisis dan mengkaji upaya-upaya preventif...
Risqi Mumpuni Dyastuti
Tesis
Surakarta-F. Hukum-2018
PENGADAAN TANAH, KEADILAN, GANTI RUGI
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusanmasalah mengenai pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian bagi pemegang Hak Atas Tanah untuk Pembangunan jalan tol Solo – Mantingan I Di Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam proses musyawarah sebagaimana ditentukan Pasal 37...
Tiara Prihatningsih
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2018
ASAS FUNGSI SOSIAL, HAK GUNA USAHA, KEWAJIBAN
ABSTRAKPengaturan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU) seharusnya dijabarkan dari asas fungsi sosial hak atas tanah. Pada saat ini ada dua pengaturan mengenai kewajiban HGU yang tidak kohern. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi koherensi pengaturan kewajiban pemegang HGU terhadap asas fungsi sosial dan untuk memberikan persepsi akibat...
Lusia Savitri Diah Candrasari
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2018
URGENSI PENGATURAN PEMBATASAN AKTA, PELANGGARAN JABATAN NOTARIS, UPAYA PREVENTIF, KONSTRUKSI IDEAL
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dikeluarkannya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (Per.DKP No.1/2017) dan menganalisisnya dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta memberikan rekomendasi...
Calvin Oktaviano Adinugraha
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2018
PERALIHAN HAK, KONSTRUKSI HUKUM, PEWARISAN
ABSTRAKSalah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena kematian. Karena dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, ...
Akhiri Prajawati, S.h.
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2018
JUAL BELI, PERJANJIAN BAWAH TA11GA11S, WANPRESTASI.
ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penyebab surat dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris berakibat batal karena terjadi wanprestasi salah satu pihak, dan untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab Notaris dalam membuat ...
Atik Iswandari
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2018
JUAL BELI, PERJANJIAN BAWAH TA11GA11S, WANPRESTASI.
ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penyebab surat dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris berakibat batal karena terjadi wanprestasi salah satu pihak, dan untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab Notaris dalam membuat ...
Atik Iswandari
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2018
KPR, EKSEKUSI, PARATE EKSEKUSI LELANG
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas penyelesaian KPR macet melalui parate eksekusi lelang di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo.Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko karena debitur telah ...
Prisilia Purwardhani
Tesis
Surakarta-F. Hukum-2018
SURAT KETARANGAN WARIS, KEPALA DESA, TANGGUNGJAWAB HUKUM
AbstrakHasil kajian diperoleh bahwa perbuatan kepala desa dalam mengesahkan surat ketarangan waris penduduk pribumi tidak di dasarkan kepada peraturan perundang- undangan tetapi hanya berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor...
Febriyan Yoga Sanjaya
Tesis
Surakarta-F. Hukum-2018