<h1 xss=removed><a name="_Toc172734497"><span lang="IN">ABSTRAK</span></a><span lang="IN"><o></o></span></h1><p class="MsoListParagraph" xss=removed><b><span...

TEGAR AJI PAYOGA, NIM S362108029, PERLINDUNGAN HUKUM BANK DIGITAL SELAKU LENDER AKIBAT GAGAL BAYAR FINTECH LENDING SELAKU PENYELENGGARA DALAM PEMBIAYAAN PENERUSAN (CHANNELING), Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mitigasi risiko pemberian kredit oleh bank...

<p>&lt;!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; <o> <o> <o> ...

<p>Kehakiman Pengadilan Militer dalam menangani suatu perkara anggota TNI yang terjerat pelanggaran pidana. Penelitan hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang politik hukum perlindungan hak buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia kemudian menganalisis perubahan perlindungan hak buruh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta...

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai penafsiran oleh aparat penegak hukum. Akibatnya pengambilan keputusan mereka sering kali menabrak asas hukum pidana dan inkonsistensi pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Imbasnya adalah ketika aparat penegak hukum...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>ALDA MEYDIYANA SAGITA, S362302002, EVALUASI PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT <i>GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS TO...

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk pendekatan restorative justice. Restorative justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat....

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menilai dampak kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia....

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence berupa deepfake porn dalam perspektif hukum pidana serta untuk memberikan partisipasi konstruktif sebagai perbaikan dan pembaruan hukum pidana Indonesia terkait pengaturan hukum yang ideal untuk mengatur...