ABSTRAKPenelitianinibertujuanuntukmengetahuihambatan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dan alasan putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung.Penelitianinimerupakanpenelitianhukumempirisbersifatdeskriptif analitis.Pendekatanpenelitianmenggunakanpendekatankualitatif. Jenis datahukum yang...

ABSTRAKPenulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah persyaratan calon anggota dewan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR. Kedua, bagaimana seharusnya persyaratan calon anggota dewan yang dapat meningkatkan kinerja...

ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penilaian pembuktian atas dasar keterangan saksi anak tanpa sumpah sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan persetubuhan sesuai dengan Pasal 171 jo Pasal 184 KUHAP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan kerja sosial terhadap terdakwa anak sesuai dengan...

ABSTRAKPenelitianinibertujuanuntuk mengetahui penilaian Visum et Repertum sebagai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.Skt.      ...

ABSTRAK<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui telah atau belum terpenuhinya asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menelaah langsung ke lapangan mengenai efektif atau...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang permohonan banding serta pertimbangan hakim mengenai PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN NOMOR: PUT/33 - K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan...

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai upaya pembuktian menggunakan keterangan ahli terhadap tindak pidana menyimpan Rupiah palsu, untuk mengetahui apakah penggunaan keterangan ahli sebagai sarana pembuktian telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli sebagai alat bukti...

Otonomi Daerah  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah,efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak terhadap peningkatan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah...

ABSTRAKPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan yang bekerja pada PT. SRITEX oleh pihak perusahaan dan kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain itu juga untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan...

ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum grosse akta pengakuan hutang notaris serta untuk mengetahui efektivitas grosse akta pengakuan hutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meneliti kekuatan eksekutorialnya dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri.Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang...