Pembangkangan konstitusi merupakan tindakan tidak mematuhi putusanMK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis fenomena terjadinya pembangkangan konstitusi (constitutionaldisobedience) terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dalampenelitian ini akan dibahas mengenai...

<p><b>Billy Brillyan Dwi Saputra, E0021097, 2025, ANALISIS PENGATURAN KONSERVASI TUMBUHAN FAMILI <i>ARACEAE </i>SECARA EKS-SITU PADA DAERAH PRA-TAMBANG OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji  tentang analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum dalam  putusan perkara No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap Pelaku Penambang Pasir secara...

Penelitian hukum (tesis) ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila terjadi pemalsuan keterangan dan dokumen yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta serta untuk mengetahui pertanggungjawaban dan perlindungan hukum Pejabat Pembuat Akta...

Risko Bagus Mahendra. 2025. TINJAUAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 188/PID.SUS/2023/PN PTI. Penulisan Hukum(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas peranan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 144/Pid.B/2022/PN.Skb. Metode penelitian yang digunakan adalah...

ABSTRAKPutusan PTUN No. 7/G/2023/PTUN.SMG mengungkapkan adanya pelanggaran prosedur hukum dalam pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang masih dalam sengketa tanpa verifikasi menyeluruh bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="id" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan dasar hukum pendaftaran permohonan hak milik atas tanah negara bebas di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan studi pada...

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama terkait pembatasan peran jurnalisme dalam melakukan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap demokrasi dan transparansi di Indonesia, Kedua terkait dampak yang ditimbulkan terhadap pembatasan peran jurnalisme investigasi dalam melakukan fungsi pengawasan (watchdog)...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aktivitas mafia tanah di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya mafia tanah, peran sertifikat tanah...