<div class="page" title="Page 17" xss=removed><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemulihan aset terhadap korban penipuan investasi...

Hendra Wasaraka, 2025, S352308021, VALIDITAS KEPUTUSAN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT MENGENAI PEMBATALAN SERTIPIKAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI NOMOR 42/Pdt.G/2021/Mnk (Studi Kasus Nomor: 136/SK-92.MP.02.03/IX/2023). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.            Penelitian...

Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang efisien, mudah diakses, sederhana, dan berbiaya rendah, dikembangkanlah konsep restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, khususnya dalam kasus tindak pidana umum atau yang bersifat ringan. Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki...

<p>Penelitian ini membahas mengenai implikasi berlakunya Perjanjian Regional </p><p>Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terhadap perlindungan tenaga kerja </p><p>Indonesia. Perjanjian RCEP memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian </p><p>negara yang...

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam rumusan masalah yang pertama Majelis Hakim menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan bahwa...

<p xss="removed" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dakwaan melalui keterangan saksi penyidik dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dalam perkara narkotika, dengan studi pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb....

Rd. Muhamad Billy Almalik, 2025, Model Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berbasis Keadilan. Pembimbing: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Perkembangan hukum kepegawaian bidang pemerintahan terus berkembang...

<p xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam pembuktian di pengadilan. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris...

<p><b>MUHAMMAD TAUFIQUL HAFIZH, E0021297 Analisis Penjatuhan Pidana...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap data pribadi diatur dan diimplementasikan dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU...