<p><span id="docs-internal-guid-3b50de7a-7fff-68f4-9c20-8a556aacaee3"></span></p><p dir="ltr" xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah terkait lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) akibat...

Farida Nur Hidayah, 2024, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu, Pembimbing: Adi Sulistiyono. Noor Saptanti. Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.  Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui faktor yang...

<p>Sonia Apriska Dewanti. 2025. E0021257. PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG TELAH MELUNASI KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN TIDAK MENERIMA JAMINAN APARTEMEN KARENA DEVELOPER PAILIT (STUDI PUTUSAN NO.50/PDT.G/2024/PN.YYK). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pembajakan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan pengelolaan air bersih dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kota Surakarta serta untuk mengetahui model pengaturan air bersih dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kota Surakarta.          Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanah yang dijadikan jaminan bank yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta implikasi yuridisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan...

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam penggunaan teknologi biometrik pada layanan perbankan digital di Indonesia dan membandingkannya dengan regulasi di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR). Teknologi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari semakin banyak digunakan...

<div xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan konstruksi peningkatan jalan di Kandang Roda-Pakansari serta untuk mengetahui apakah putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam perkara...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran asas Actori Incumbit Probatio dalam menentukan beban pembuktian perkara wanprestasi perantara jual beli tanah pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skt dan untuk mengetahui implikasi hukum dari penerapan asas Actori Incumbit Probatio dalam perkara wanprestasi...

Perkembangan teknologi telah memaksa pemerintah untuk memperkenalkan sistem baru di setiap bidang, termasuk Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), yang mempercepat prosedur pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun demikian, sistem tersebut mengalami sejumlah masalah administratif dan teknologi, termasuk masalah pemeliharaan dan...