Sistem Parkir Elektronik (e-Parkir) merupakan pengelolaan parkir berbasis elektronik yang dirancang menggunakan sistem real time. Langkah menerapkan e-Parkir sebagai usaha memberikan pelayanan di bidang perpakiran dalam menciptakan parkir aman, nyaman dan transparansi. E-Parkir dimaksud melancarkan tarif progresif sehingga gesekan juru parkir...

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Klaten smart city. Metode penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dan data didapatkan melalui wawancara dengan beberapa pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dan masyarakat Kabupaten Klaten yang di pilih dengan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem e-voting dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan model penerimaan Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) yang terdiri dari tujuh variabel yaitu ekspektasi...

Dominasi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Madiun seringkali menyebabkan kemacetan khususnya pada kawasan pendidikan di jam-jam sibuk dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya banyak terjadi pada pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah. Di Jawa Timur tingkat laka lantas dan...

Electronic Government (E-Government) adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu langkah awal penerapan E-Government adalah dengan membuat situs website yang dikelola oleh pemerintah. Keberadaan situs website pemerintah dianggap memudahkan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Mengingat...

Pemanfaatan TIK di sektor publik telah banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu tujuannya untuk memudahkan dalam mendiseminasikan kebijakan kepada masyarakat.dari tataran praktik pemanfaatan new media/media sosial di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang. Kota Magelang menjadi salah satu kota yang menerapkan...

Kebijakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta  memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman agar meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat di Kota Surakarta. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, seharusnya program rehabilitasi RTLH ini selesai...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan dan faktor yang menjelaskan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui...

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah memberikan tantangan tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan efisien yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik dengan basis elektronik....

Electronic Government (e-Government) telah dilaksanakan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diintegrasikan dengan pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi. Tahun 2018, Kota Surakarta menciptakan sebuah inovasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk...