AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata yang seharusnya dijalankan PPK yang didakwa korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa ditinjau dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti yang dialami oleh Chris L. Manggala selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri dan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau non doctrinal. Sifat penelitian ini...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang aspek sejarah pemanfaatan penyadapan dan perwujudan legalitas penyadapan dalam penegakan hukum pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara yang diatur dalam undang-undang organik, dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun...

AbstrakTujuan penelitian hukum ini adalah mengetahui dualisme pemaknaan Pasal 82 ayat   (1)   huruf   d   KUHAP   pada   kasus   putusan   praperadilan   nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dan idealitas pemaknaan gugurnya praperadilan pada kasus Edward Soeryadjaya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat ...

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama persamaan konsep restorative justice (keadilan restoratif), Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) dan Rechtelik Pardon (permaafan hakim) dan perspektifnya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam suatu sistem peradilan pidana dikenal adanya proses diversi. Dalam proses...

-

-

ABSTRAK Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk...

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam tentang perlindungan wanita ketika konflik bersenjata.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Bahan hukum...