Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai problematika atau permasalahan pembuktian gratifikasi seksual di dalam persidangan tindak pidana korupsi.  Pengaturan  gratifikasi  secara umum  diatur di  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana...

Penulisan  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menjawab  permasalahan mengenai   kesesuaian   pembuktian   penuntut   umum   terhadap   tindak   pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan...

Penelitian  ini  mengkaji permasalahan  tentang  pertimbangan  hukum oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  Nomor:  46/Pid.B/2017/PNLbb terkait tindak pidana berupa pembuatan dan penyebarluasan meme melalui platform  digital.  Penulis  juga  mengkaji  apakah  pertimbangan  dan  sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Judex Factie sesuai dengan pasal 256 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian paylater antara konsumen dan traveloka berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara Traveloka dengan konsumen apabila jadi pelanggaran perjanjian paylater....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia serta mengetahui apakah anak dibawah umur yang sedang berhadapan dengan hukum sudah mendapatkan hak yang sesuai dan diatur dalam undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendekatan kualitatif. ...

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi jualbeli  adalah  menggunakan  nilai  transaksi.   Pemungutan  BPHTB  di  KabupatenKaranganyar berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 TentangBPHTB. Namun, mekanisme penetapan...

perikatan hukum yang terjadi antara para pihak dalam transaksi jasa titip beli online melalui e-commerce dan akibat hukum yang timbul apabila para pihak dalam jasa titip beli online melalui e-commerce tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati serta tanggung jawab penyedia jasa apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan...

Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang oleh pelaku UMKM  Handicraft di Kota Surakarta  dan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan dalam pendaftaran merek dagang agar dapat mendorong pelaksanaan pendaftaran...

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  mengenai pentingnya  penerapan  jaminan  kredit  dalam  mekanisme  peer  to  peer  (p2p) lending di Indonesia sebagai wujud penanggulangan risiko kredit macet dan jenis jaminan kredit yang ideal untuk diterapkan dalam mekanisme peer to peer (p2p) lending. Penelitian...