REKLAMASI, AKIBAT HUKUM, TELUK BENOA, KAWASAN SUCI, KONSERVASI
ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penataan ruang dalam Kawasan Teluk Benoa dan akibat hukum dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Terhadap Rencana Reklamasi di Teluk Benoa....
Irfanditya Wisnu Wardana
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017
PENGAWASAN, LIMBAH, RUMAH SAKIT
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam dokumen AMDAL terkait penanganan Limbah serta prosedur dan hasil pengawasan dinas lingkungan hidup surakarta terhadap ketaatan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan...
Damara Taufiqurrochman Justitia
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017
PENEGAKAN HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum bagi pelaku illegal fishing di wilayah ZEE melalui instrumen hukum internasional dan nasional.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil...
Intan Kusumadewi
Skripsi
Surakarta-Fak Hukum-2017
KEIMIGRASIAN, HUKUM
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui tentang kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam kesaksian keterangan ahli oleh pihak keimigrasian di persidangan dengan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam perkara Keimigrasian yang telah diputuskan oleh pertimbangan hakim.Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif, yaitu...
Christian Adhi Nugroho
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017
TAKHTA SUCI, ORGANISASI PEMBEBASAN PALESTINA
ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional dalam rangka mengakui Palestina sebagai entitas negara dalam hukum internasional dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Basic Agreement Between The Holy See and The Palestine Liberation Organization 2000 terhadap...
Advent Eden Sihono
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017
FUNGSI KOMNAS HAM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), PRINSIP NEGARA HUKUM
ABSTRAKPenelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji beberapa permasalahan. Pertama, Bagaimana pengaturan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, Apakah fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik...
Annisa Nurjannah Irawan
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017
BUKTI SURAT LETTER C
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari alat bukti surat Letter C yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di persidangan dibandingkan dengan Sertifikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran...
Annisa Oktaviani Putri
Skripsi
Surakarta-Fak Hukum-2017
MASA KONFLIK BERSENJATA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap benda budaya dan situs bersejarah pada masa konflik bersenjata berdasarkan kodifikasi Hukum Humaniter Internasional, serta untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus pengrusakan benda budaya dan situs bersejarah oleh ISIS di Kota Hatra-Irak....
Dian Islamiati
Skripsi
Surakarta-Fak Hukum-2017
KETERANGAN SAKSI, TESTIMONIUM DE AUDITU
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi-saksi dalam dalam pemeriksaan perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan KUHAP dapat dikatergorikan sebagai testimonium de auditu. Selain itu juga untuk mengetahui keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara kekerasan terhadap anak di...
Danny Adityo
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2017
PEMERINTAH DAERAH, PERAN CAMAT.
ABSTRAKPembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh di pelosok tanah air. Dalam gerak pelaksanaannya termasuk otonomi daerah ada dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah....
Andhika Handy Pratama
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017