Urusan ketahanan pangan ditingkat ketatanegaraan menjadi sangat penting sebagai variabel yang menentukan hidup dan matinya negara. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada Bulan Maret 2023 sebesar 73,00% di perkotaan dan 76,08% di perdesaan, dimana beras menjadi komoditas pangan yang memberikan kontribusi terbesar...

Keberlakuan kebijakan syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selalu menjadi perdebatan, bahkan sejak kebijakan tersebut pertama kali diundangkan dalam Pasal 5 ayat (4) UUD RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. MKRI telah melahirkan putusan yang final dan mengikat atas kebijakan tersebut yang...

Aspek keadilan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) menjadi hal sangat penting apabila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya kehutanan serta distribusi manfaat kehutanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Perhutanan Sosial dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat setempat dan Masyarakat Hukum...

<p class="MsoBodyText" xss=removed><span lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti politik hukum pembentukan BRIDA, mendeskripsikan dan menganalisis serta melakukan pembahasan, kendala Pemerintah Daerah dalam pembentukan...

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penegakan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip good governance. Penelitian ini menganalisis...

ABSTRAKAyu Widya Rachma. S312202005. PEMENUHAN HAK ASASI ANAK BAGI ANAK PENDERITA STUNTING DI SURAKARTA. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. 2024.Dari sekian banyak Hak Anak yang harus dilindungi oleh negara-negara, salah satu Hak yang menjadi prioritas adalah masalah kesehatan. Masalah stunting menjadi salah satu masalah gizi...

Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan analisis kebijakan pemerintah terhadap anak berhadapan hukum(abh) dalam pemenuhan hak-hak anak. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus anak di Indonesia saat ini belum diselesaikan dengan mengutamakan hak-hak anak kedepannya. Beberapa anak diberikan sanksi penjara dan disatukan oleh...

Karunia Rosita, S312202010., Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Terjadinya Pandemi Covid-19, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi secara mendalam terkait instrumen yang dapat dihadirkan oleh Hukum...

Regulasi mengenai pemabagian urusan pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam undang – undang. Di Indonesia, perkembangan akan regulasi terus terjadi. Pada awalnya pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I sah secara undang – undang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketika lahirnya Undang – Undang Pemerintahan...

Cindy Yosiana, S312208005. MODEL PENGATURAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENGENAI CO-FIRING BIOMASSA BERBASIS LAHAN SEBAGAI ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. 2024.Dalam negara kesejahteraan, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang yang ada, tetapi juga untuk...