Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang).Tesis : Program Studi Magister...

ABSTRAKTesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, memberikan...

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan danhambatan dalam penuntutan perkara pemalsuan uang yang didasarkan pada Surat EdaranJaksa Agung Nomor SE - 013 / A/ JA/ 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Umum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan sistemperadilan pidana yang transparan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa fungsionalisasi hukum pidana dalamupaya penanggulangan tindak pidana penebangan liar di kawasan Taman Nasional Gunung GedePangrango belum optimal, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang seharusnya dilakukanuntuk menanggulangi tindak pidana penebangan liar di kawasan Taman Nasional Gunung...

ABSTRAK Agung Ferdiansyah. S.331308001. 2015. “Ketidakefektifan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Okupasi Ilegal di Taman Wisata Alam Gunung Pancar”. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa atau mendiagnosa faktor penyebab penegakan hukum pidana belum berfungsi secara efektif...

Pembakaran hutan merupakan masalah yang sangat serius karena merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Dikatakan merupakan tindak pidana yang serius karena mempunyai daya rusak tinggi dan luas dalam waktu yang cepat. Untuk mengatasi tindak pidana pembakaran hutan tersebut maka upaya penegakan hukum harus dijalankan secara...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mendasari putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus PT. Newmont Minahasa Raya Manado sebagaimana tertuang dalam Putusan P.N. Manado Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo dan untuk mengetahui doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban...

ABSTRAKPenelitianinibertujuanuntukmengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhitidakoptimalnyapenanggulangantindak pidana kepemilikandanpenjualansatwa liar yang dilindungi di wilayahBalaiKonservasiSumberDayaAlamDaerah Khusus Ibukota Jakarta, danuntukmengetahuiupayayang dilakukanuntukmenanggulangitindak pidana kepemilikandanpenjualansatwa liar yang...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana penggunaan KHDTK Kepau Jaya berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KHDTK Kepau Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau.Jenis...

Penelitian ini untuk mengetahui 1) formulasi hukum tindak pidana penyelundupan barang ekspor-ekspor dalam perundang-undangan di Indonesia, 2) kriteria pelanggaran administrasi eksport-import sehingga dijadikan sebagai tindak pidana penyelundupan, dan 3) cara menggulangi tindak pidana penyelundupan barang eksport import di Indonesia menggunakan...