ABSTRAKSofyan Wimbo Agung Pradnyawan, S.331508015, 2017, Urgensi Peradilan Pidana dengan Sistem Jury pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bermaksud menganalisis mengenai penggunaan sistem peradilan jury pada sistem peradilan pidana Indonesia, jury adalah...

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi tindak pidana suap yang dilakukan secara bersama sama dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana suap sehingga dapat memenuhi tujuan hukum yaitu rasa keadilan dan  yang berkembang dalam masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal...

AbstrakPenelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor  yang menjadi penyebab mengapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, dengan tujuan untuk mendapatkan masukan positif mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan, guna mengoptimalkan...

Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia (child trafficking) dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Urgensi penegakan hukum bukan saja untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia, tetapi utamanya adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak yang...

Tindak pidana korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa dengan cara memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Perampasan aset...

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang penerapan perluasan objek praperadilan  penetapan tersangka pasca putusan Mk No 21/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif keadilan dan kepastian hukum melalui putusan praperadilan.Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis berbagai putusan praperadilan setelah putusan MK...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan besaran uang pengganti   dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dan juga untuk mengetahui dalam menentukan besaran uang pengganti pada kasus korupsi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Penelitian ini merupakan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dan batasan-batasan korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana dan bukan menjadi tanggung jawab pengurus.Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dalam sifat penelitian...

Penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang luar biasa berbahaya, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, dan walaupun kerugian itu timbul tanpa adanya kesalahan....

Polisi memiliki kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri yang disebut sebagai kewenangan diskresi. Di dalam penerapannya dilapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat kepada tersangka. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyergapan....