AbstrakPenelitian ini bermaksud menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia dengan mengkaji putusan pengadilan sebagai acuan, dalam tindak pidana illegal fishing belum menjadi kebiasaan penuntut umum maupun pengadilan untuk menelusuri aspek pidana korporasi dan atau menjerat pelaku...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 133/PID.B/2013/PN.MBO serta mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam  putusan tersebut apabila dilihat dari perspektif pertanggungjawaban korporasi....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi penerapan Pendekatan Follow The Money terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2315K/PID.SUS/2014 telah menerapkan Pendekatan Follow The Money.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan data Sekunder....

ABSTRAKTujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  secara  detail  bagaimana kedudukan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal fishingdi Provinsi   Riau   serta   bagaimana   penegakan   hukum   terhadap   korporasi sebagai  pelaku  tindak  pidana  illegal  fishing  di  Provinsi  Riau  masih ...

Penelitian ini mengkaji kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan khususnya terhadap penyelewengan atau korupsi pungutan pajak bumi dan bangunan serta penentuan apakah hasil pungutan pajak bumi dan bangunan yang belum disetor ke Bank / kas negara sudah termasuk keuangan negara. Berdasarkan jenisnya...

ABSTRAKPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mengkaji,  dan  menganalisis faktor-faktor   penyebab   belum   optimalnya   pembuktian  terbalik   dalam   tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana korupsi dalam upaya...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapansanksi pidana dalam kasus     Putusan     Mahkamah     Agung     Republik IndonesiaNomor     2117 K/Pid.Sus/2015berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, serta sanksi pidana yang...

AbstrakKasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian pihak. Namun ditengah gegap gempita penanganan kasus korupsi justru di Kejaksaan banyak terpidana kasus korupsi yang tidak segera dieksekusi oleh Jaksa. Jaksa berdalih mereka baru menerima petikan putusan dan terdakwa menolak di eksekusi dengan dasar petikan putusan. Disisi...

Penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi dalam penyelesaian kredit macet pada perbankan BUMN dan penerapanhukum yang seharusnya dalam penyelesaian kasus kredit macet dalam Putusan No.03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG pada PD BKK Eromoko Wonogiri sebagai BadanUsaha Milik Daerah. Penelitian ini adalah penelitian...

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pidana kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Secara medis kebiri kimiawi hanya berfungsi untuk menekan dorongan fisiologis (hormonal) terhadap seks. Sementara pedofilia itu bukan dilakukan untuk sekedar pemuasaan dorongan fisiologis tersebut, sebab dorongan fisiologis atau sering disebut dengan libido...