ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ditengah era ASEAN Economic Community (AEC), serta untuk mengetahui pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja...

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti yang membebaskan terdakwa dan untuk mengetahui pertimbangan Judex Juris dalam mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian terhadap fenomena penundaan eksekusi mati berdasarkan instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia dan kajian terhadap penundaan eksekusi mati di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Peneliti ini menggunakan dua pendekatan penelitian,...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan PT First Anugerah Karya Wisata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018).  Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute...

ABSTRAKPenelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Instrumen penelitian adalah berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata yang seharusnya dijalankan PPK yang didakwa korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa ditinjau dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti yang dialami oleh Chris L. Manggala selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri dan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau non doctrinal. Sifat penelitian ini...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang aspek sejarah pemanfaatan penyadapan dan perwujudan legalitas penyadapan dalam penegakan hukum pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara yang diatur dalam undang-undang organik, dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun...

AbstrakTujuan penelitian hukum ini adalah mengetahui dualisme pemaknaan Pasal 82 ayat   (1)   huruf   d   KUHAP   pada   kasus   putusan   praperadilan   nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dan idealitas pemaknaan gugurnya praperadilan pada kasus Edward Soeryadjaya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat ...

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama persamaan konsep restorative justice (keadilan restoratif), Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) dan Rechtelik Pardon (permaafan hakim) dan perspektifnya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam suatu sistem peradilan pidana dikenal adanya proses diversi. Dalam proses...