Fenomena  yang  ada  di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Ponorogo sebagai instansi yang mempunyai fungsi memberi pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien dan mengoptimalkan kinerja aparatur pengelola kepegawaian. Ketidakpuasan pegawai terhadap...

Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan menggunakan implementasi kebijakan electronic   village budgeting (EVB) .Dalam hal ini bertujuan untuk pengawasan keuangan desa terhindar dari korupsi serta mewujudkan pemerintah desa yang transparansi dan akuntabel.Sistem elcetronic village budgeting (EVB) merupakan sistem ...

Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keperluan-keperluan yang bersifat administratif yang melibatkan lembaga-lembaga tertentu, selalu membutuhkan pelayanan. Oleh karenanya pelayanan   sudah   seharusnya   dilakukan   secara   berkualitas  ...

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakanperencanaan dan penganggaran keuangan desa di wilayah Kecamatan Sooko KabupatenPonorogo serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan caramendeskripsikan perencanaan dan penganggaran keuangan desa di wilayah KecamatanSooko yang kemudian...

Pertanggungjawaban birokrasi publik diperlukan sebagai wujud kontrol pemerintah terhadap birokrasi/administrator. Tanggung jawab birokrasi dapat diwujudkan dengan dilaksanakannya kontrol internal dan eksternal secara simultan dan berkesinambungan terhadap perilaku birokrasi/administrator publik. Analisis pertanggungjawaban...

ABSTRACTThe importance of natural resource management policy leads Government to stipulating domestic mineral processing and refining. The objectives of policy were to control the export of raw material mining product and to improve added value in the mining product. However, as a policy expected to cope with the problem related to natural...

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi antar pelaksana yang terjadi pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta; mengetahui peran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta selaku pelaksana; mengetahui faktor-faktor apa saja...

Latar belakang : Permasalahan pemenuhan air minum dan sanitasi masih dihadapi masyarakat marginal. Pemenuhan ini memerlukan adanya pemberdayaan peran masyarakat. Namun, meskipun pemberdayaan merupakan manifestasi dari New Public Service, Human Governance, dan Good Governance, seringkali masyarakat masih diabaikan dalam program pembangunan....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi antar daerah Pawonsari (collaborative process) dalam penyelesaian konflik antar nelayan di perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul dilihat dari face to face dialogue, building trust, comitmment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Serta faktor-faktor yang...

Reposisi administrasi publik telah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan akuntabilitas, diantaranya diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang...