ABSTRAK
Tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Namun dalam pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut sering memicu timbulnya sengketa tanah, karena jumlah penduduk tidak seimbang dengan luas tanah. Salah satu solusi pemenuhan kebutuhan akan tanah adalah dengan melakukan pemecahan bidang tanah. Pelaksanaan pemecahan...

ABSTRAK

Rofi Rasyidah. 2014. E0014359. IMPLEMENTASI PENGATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mendesripsikan dan mengkaji tiga pokok permasalahan, pertama bagaimana penentuan...

ABSTRAK
Septiana Runingtiyas Ayu Pertiwi. 2018. E0014372. IMPLEMENTASI ASAS AMAN DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah asas aman sudah terwujud dalam...

ABSTRAK
NADILA MAYSILA HERDAREZKI. E0014284. 2018. OPTIMALISASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR).  Penulisan  Hukum  (Skripsi)  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Percepatan...

ABSTRAK

Nindita   Ariandayu.   2018.   Implementasi   Percepatan   Tanah   Di
Kabupaten Sukoharjo.  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  implementasi percepatan sertifikasi tanah...

ABSTRAK

Keberadaan  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten  Klaten  terasa  semakin penting sejalan dengan meningkatnya peminat pelayanan tanah yang didukung karena adanya  kesadaran masyarakat akan pentingnya surat hak milik atas tanah. Sebagai instansi pemenerintah yang melayani bidang...

ABSTRAK

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. BPHTB dikenakan atas transaksi peralihan hak. Tahun 2017, Pemerintah secara nasional mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang belum memiliki...

Pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai...

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis yang terdapat didalam praktik jual beli tanah Letter C. Tinjauan yuridis yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini ialah terkait dengan kesesuaian antara perjanjian jual beli tanah Letter C dengan hukum perjanjian dan untuk memahami perlindungan hukum...

Penelitian ini bertujuan mengetahui serta mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan faktor-faktor yang menyebabkan terhadap penerbitan  sertifikat ganda di ATR/BPN Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian...