AKTA; NOTARIS; PAILIT
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dapatkahNotaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum dinyatakan pailit, dan tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ...
Hendy Prastyo
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PEMBATASAN, KEPEMILIKAN TANAH, RUMAH TINGGAL
ABSTRAKTujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal di Kota Surakarta dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah berkaitan dengan Pembatasan Maksimum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal di...
Novita Alfiani
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PROFESIONALISME, NOTARIS, UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014
ABSTRAKTujuan penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan profesionalisme jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 di Kota Surakarta. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif...
Novita Kusumaningrum
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PROTOKOL NOTARIS, TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS, TANGGUNG JAWAB MPD
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban ahli waris Notaris dan MPD terhadap protokol Notaris serta untuk mengetahuai dan menganalisis cara penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena Notaris meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan bersifat yuridis normatif, sumber data yang digunakan...
Agus Purwanto, Sh
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
KEPASTIAN HUKUM; PERALIHAN HAK ATAS TANAH; DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
ABSTRAKTujuan ditulisnya tesis ini untuk untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali dengan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali, sekaligus mengetahui solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi...
Almas Analis Huda
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PERBUATAN PEMERINTAH,KEPEMILIKAN TANAH,ABSENTEE (GUNTAI)
ABSTRAKLarangan kepemilikan tanah absentee/guntai adalah larangan kepemilikan tanahpertanian yang letaknya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Peraturan pelaksanaannya adalah pasal 7, 10, 17 UUPA dan selain itu Pemerintah menerbitkan UU No. 56 Prp Tahun 1960, PP No. 224 Tahun 1961, PP No. 41 Tahun 1964 dan PP No....
Anastasia Apsari Astutiningsih
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH; PRODA; KEPASTIAN HUKUM
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai proses pelaksanaan pendaftaran secara sistematik melalui PRODA memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PRODA beserta solusinya.Penelitian ini merupakan penelitian ...
Anik Widijayanti
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
NOTARIS, PERTANGGUNGJAWABAN, AKTA OTENTIK, PERJANJIAN KREDIT
ABSTRAKPenelitian ini bermaksud menguraikan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian kredit yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Fokus penelitian pada peran notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dan pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta perjanjian kredit yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Undue...
Annin Dessy Anjani
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA; NOTARIS; PEMALSUAN AKTA OTENTIK.
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menganalisis akibat hukum terhadap akta sebagai hasil tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Dilihat dari sifatnya, maka...
Aris Setyono
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PELAYANAN PUBLIK; PENDAFTARAN HAK; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR; OMBUDSMAN
ABSTRAKPendaftaran hak milik atas tanah perorangan di dalam Kantor Pertanahan Kota Surakarta dirasa masih kurang memadai, sedangkan masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan pubik yang berkualitas dari aparat pemerintah. Salah satunya dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah perorangan hak di Kantor Pertanahan, yang pada Peraturan...
Arwinda Arisundara
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017